Kontroversi Kurikulum 2013

Rencana pemerintah yang akan menerapkan Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Ini menunjukkan arogansi pemerintah di dunia pendidikan yang bahkan disetiap tahunnya, kurikulum selalu berubah. Hal ini juga menjelaskan tiadanya konsep yang memang bisa menjadikan pendidikan lebih maju. Karena ada ketidakcocokan antara pihak pelaku (pelajar) dan fasilitator (pemerintah dan guru). Tidak heran jika  kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pendidikan megundang kontroversi. Lihat saja  pada Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT). 

Sangat tidak fair jika sebuah undang-undang dibuat hanya untuk mengakomodir kepentingan beberapa perguruan tinggi saja. Sungguh tidak etis melihat keluarnya RUU PT  tersebut, sementara  mayoritas pendidikan kita masih banyak yang kurang berkualitas. pendidikan kita yang saat ini  banyak  mempunyai label “negeri” bahkan bebasis “Standard Internasinal” (SI) akan tetapi siswanya tetap begitu saja tidak ada perbedaan yang mencolok dari sekolah swasta  maupun dari segi kualitas alumninya.

Perubahan kurikulum  terus dipertanyakan, apakah benar perubahaan kurikulum ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sebagai usaha pemerintah menutupi kegagalannya  dalam mengelolah dunia pendidikan kita, sehingga terkesan cuci tangan dengan kebijakkan baru ini? Tentunya penyusun kurikulum mengharuskan kita mengobyektivikasi dasar-dasar normatif kebangsaan dan pendidikan dengan memperhitungkan segenap potensi dan situasi yang senantiasa berubah. Kebermaknaan sebuah kurikulum justru terletak pada kecermatan logis menghubungkan antara hal-hal prinsipil dengan hal-hal riil itu, kemudian mengkristalisasikannya pada mata pelajaran. Tanpa kesungguhan, perubahan kurikulum hanya mengutak-atik apa yang ada dengan dibumbui pengantar yang muluk.

Kurikulum  yang Mencerdaskan 

Dalam amanat UU Sikdiknas No 20 Tahun 2003 Bab X mengenai kurikulum pasal 36 ayat 1 yang berbunyi ”Pengembangan kurikulum di lakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Kemudian dilanjutkan ayat 2, “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverisifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”, dan ayat 3 berbunyi,  “Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, agama, dinamika perkembangan global dan persatuan nasional dan nilai-nilai keagamaan.”

Mencermati beberapa poin yang disampaikan dalam UU Sikdiknas, penerapan kurikulum yang tepat bagi keberbedaan dan perbedaan yang dimiliki bangsa kita dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Mengutip pendapat Hamid  Hasan, masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi, mulai dari dimensi sosial, budaya, aspirasi politik dan kemampuan ekonomi. Keanekaragaman ini sangat berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam menyediakan pengalaman belajar yang juga berpengaruh terhadap kemampuan anak didik untuk berproses dalam kegiatan belajar, serta berpengaruh dalam mengelolah informasi menjadi sesuatu yang diterjemahkan sebagai hasil belajar.

Diakui mau pun tidak, tolok-ukur bangsa berkualitas dipandang dari sejauh mana pendidikan mampu melahirkan manusia-manusia yang handal. Bangsa akan menjadi berkualitas apabila manusianya yang berkualitas. Ini tidak dapat dipungkiri dan harus di akui secara bersama. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang ingin menuju pada bangsa berkualitas, harus mampu melaksakan peningkatan kualitasnya . 

Kurikulum 2013 vs Arogansi Pemerintah

Pada kurikulum model KTSP memberi peluang bagi guru dengan harapan  dalam menyusun silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah dan potensi daerah masing-masing yang diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti tercermin dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya di sekolah. Sedangkan pada Kurikulum 2013, perencanaan maupun penyusunan silabus serta penyusunan dan penerbitan buku pelajaran ditentukan serta dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sentralisasi). Ini menunjukkan perubahan atau pergantian KTSP (2006) ke kurikulum 2013 tidak berdasarkan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan serta landasan hukumnya tampak mengada-ada sebagai rasionalisasi perubahan kebijakan.

Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Republik Indonesia (FKPPRI), yang beranggotakan pakar, praktisi, dan pengamat pendidikan menolak kurikulum 2013. Perubahan kurikulum dinilai tidak berdasarkan kajian yang menyeluruh. Kurikulum 2013 amat sentralistik, bertentangan dengan semangat reformasi yang menghendaki desentralisasi, yaitu desentralisasi pengelolaan pendidikan.  Belum ada riset dan evaluasi  yang mendalam dan sungguh-sungguh tentang KTSP, baik berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi maupun Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Kurikulum model KTSP yang dikembangkan berdasarkan pedoman dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) menghargai otonomi guru dan sekolah serta keanerakagaman budaya dan konteks setempat.

Penyusunan Kurikulum 2013 tidak berdasarkan kajian yang mendalam dan transparan terhadap situasi yang  menjadi alasan kuat perlunya Kurikulum 2013. Rumusannya  sangat normatif berdasarkan spekulasi tanpa dukungan hasil riset dan ujicoba inovasi di lapangan.

Ada pun jumlah mata pelajaran dalam kurikulum 2013 dikurangi dengan maksud mengurangi beban belajar siswa, namun muatannya berlipat ganda karena mengikuti alur pikiran kompetensi inti dan jumlah jam pelajaran per minggu ditambah. Dampaknya adalah beban belajar  siswa semakin berlipat ganda. Selain itu, rumusan kompetensi inti tidak berdasarkan kajian mendalam dan hasil riset dan inovasi. Hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran tidak koheren sehingga berdampak meningkatnya kepadatan kompetensi dan materi pada tiap mata pelajaran.

Menurut  Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Jogjakarta, Wuryadi, terdapat kelemahan dalam kurikulum 2013, yaitu  bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan KTSP 2006 sehingga dalam pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Apalagi, pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Theodore R Sizer, mengatakan kurikulum menunjukkan inti usaha reformasi pendidikan dan penekanannya pada arti penting kualitas belajar dibandingkan  kuantitas belajar.

Aripianto
Wakabid Litbang dan Infokom DPC GMNI Pekanbaru. Mahasiswa PKn/FKIP Unri