Hasil verifikasi faktual akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 9-11 Januari 2013 mendatang. Namun, Komite Pemilih Indonesia (KPI) memprediksi hanya ada 10 partai politik yang akan lolos verifikasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya tetap berpegang pada sistem ketatanegaraan, sehingga menunggu lembaga yang berwenang dalam hal ini KPU untuk meloloskan atau tidak hasil verifikasi parpol tersebut.
"Kita tunggu saja dari pengumuman resmi. LSM dan lembaga-lembaga lain berhak untuk memberi informasi kepada publik. Tapi dalam konteks ketatanegaraan yang harus dijadikan pegangan adalah keputusan KPU, karena memiliki kewenangan untuk memverifikasi, memutuskan, mengesahkan dan menetapkan partai-partai yang boleh dan tidak boleh," jelas Basarah di Jakarta, Minggu (6/1/2013) malam.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia yang begitu plural, idealnya sistem kepartaian harus lebih terpimpin. Artinya, kata dia, demokrasi dengan sistem multipartai kompleks, sekarang ini sudah tidak efektif.
"Dalam konteks kita membangun demokrasi, harus ada evaluasi sistem multi partai yang begitu kompleks seperti sekarang ini. Kalau menurut saya idealnya yang ikut Pemilu cukup lima, agar plus minusnya partai politik ini bisa dinilai secara objektif oleh rakyat," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini mengaku banyaknya parpol saat ini membuat salah satu parpol yang memiliki masalah di masa lalu, bisa dilupakan rakyat. "Tapi, kalau sedikit partai rakyat mudah menandai," sambungnya.
Sehingga lanjut dia, jika ada parpol yang tidak amanah dan tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, maka dengan mudah rakyat memberi penilaian dan sanksi. Namun, karena banyaknya partai saat ini, masyarakat pun akan sulit menilai prestasi dan kegagalan sebuah parpol.
"Ya, sekarang ada partai politik yang mengkondisikan parpol yang ada sekarang ini tidak baik dan benar, seperti korup. Tapi partai yang baru muncul ini kan belum tentu saat memimpin dan berkuasa tidak melakukan hal yang sama. Akhirnya nanti rakyat mudah melupakan kesalahan masa lalu," paparnya.
Basarah menambahkan, parpol dewasa ini, agar tidak membuat rakyat terlalu rumit memberikan penilaian soal kinerja, maka sudah seharusnya jumlah parpol disederhanakan. Pasalnya, hal ini pun diyakini bakal memengaruhi sulitnya mencari tokoh pemimpin Indonesia di massa depan.
"Ya karena kompetisinya tidak terukur. Apa sih parpol yang asasnya Pancasila saja, ukurannya hanya membedakan ideologi Pancasila berhasil atau tidak, kan tidak jelas," pungkas dia.
Sumber : okezone.com
