Partai Golkar Kota Pekanbaru tak
ingin menjagokan calon legislatif abal-abal. Sadar elektabilitas partai
bisa tergerus karena figur caleg yang diusung tak sesuai selera pasar,
serangkaian proses seleksi pun sudah ditetapkan. Lewat tahapan seleksi
berlapis, Golkar Pekanbaru yakin mampu menyajikan kepada publik
pilihan-pilihan figur yang tepat bisa duduk di DPRD Pekanbaru. "Kami
belajar dari pileg 2009 lalu. Banyak yang ditempatkan sebagai caleg tak
bisa bertarung optimal. Ada banyak kelemahan yang terjadi saat itu.
Makanya, dengan sistem dan rangkaian seleksi yang kami buat saat ini,
insyaallah partai tak salah lagi merekrut caleg," kata Ketua Bidang OKK
DPD II Partai Golkar Pekanbaru, Roni Amriel, SH
(11/3).
Ia menjelaskan, seleksi tahap awal memang dilakukan secara terbuka.
Masyarakat, selain kader dan pengurus partai boleh ikut mendaftar. Namun, partai akan menindaklanjuti dengan menggelar survey popularitas dan elektabilitas bakal caleg yang mendaftar tersebut. "Sekarang surveynya sedang berlangsung. Dilaksanakan independen oleh Universitas Indonesia. Ini untuk melihat popularitas dan elektabilitas bakal caleg," kata Roni.
Ia menjelaskan, pada tahap awal ada sebanyak 250 orang yang mendaftar. Namun, pada jenjang pertama, tersisa tinggal 105 orang yang diikutkan dalam survey. Sesuai ketentuan, setiap partai hanya boleh menetapkan sebanyak 45 orang caleg, sesuai dengan kursi yang tersedia di DPRD Kota Pekanbaru. Hasil survey, akan ditindaklanjuti dengan penilaian aspek organisasi. Terutama menyangkut pengalaman kepartaian, portofolio, wawasan kebangsaan dan kekaryaan bakal caleg. Selanjutnya, lembaga independen akan melakukan tes kualitatif mengukur tingkat pemahaman bacaleg terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan partai politik dan pemerintahan daerah. "Lembaga independen nanti akan wawancara langsung. Termasuk mempertanyakan motivasi bacaleg," jelas Roni.
Seleksi lanjutan yakni dengan melihat jejak rekam bacaleg. Termasuk menginventarisasi kelemahan dari sisi karakter, catatan hukum dan perbuatan tercela yang pernah dilakukan. "Ini akan jadi indikator utama. Soal perbuatan tercela jadi catatan penting, karena ini soal citra partai," katanya.
Terakhir, kata Roni tim seleksi akan menelusuri kemampuan ekonomi bakal caleg. Termasuk penilaian terhadap harta dan tabungan yang tersedia untuk memenuhi biaya operasional dan kampanye. "Minimal tabungan Rp 100 juta. Bacaleg juga harus menyatakan kesanggupan untuk berkontribusi dalam operasional dalam rangka pemenangan parpol," tegas Roni.
Ia menjelaskan, seleksi tahap awal memang dilakukan secara terbuka.
Masyarakat, selain kader dan pengurus partai boleh ikut mendaftar. Namun, partai akan menindaklanjuti dengan menggelar survey popularitas dan elektabilitas bakal caleg yang mendaftar tersebut. "Sekarang surveynya sedang berlangsung. Dilaksanakan independen oleh Universitas Indonesia. Ini untuk melihat popularitas dan elektabilitas bakal caleg," kata Roni.
Ia menjelaskan, pada tahap awal ada sebanyak 250 orang yang mendaftar. Namun, pada jenjang pertama, tersisa tinggal 105 orang yang diikutkan dalam survey. Sesuai ketentuan, setiap partai hanya boleh menetapkan sebanyak 45 orang caleg, sesuai dengan kursi yang tersedia di DPRD Kota Pekanbaru. Hasil survey, akan ditindaklanjuti dengan penilaian aspek organisasi. Terutama menyangkut pengalaman kepartaian, portofolio, wawasan kebangsaan dan kekaryaan bakal caleg. Selanjutnya, lembaga independen akan melakukan tes kualitatif mengukur tingkat pemahaman bacaleg terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan partai politik dan pemerintahan daerah. "Lembaga independen nanti akan wawancara langsung. Termasuk mempertanyakan motivasi bacaleg," jelas Roni.
Seleksi lanjutan yakni dengan melihat jejak rekam bacaleg. Termasuk menginventarisasi kelemahan dari sisi karakter, catatan hukum dan perbuatan tercela yang pernah dilakukan. "Ini akan jadi indikator utama. Soal perbuatan tercela jadi catatan penting, karena ini soal citra partai," katanya.
Terakhir, kata Roni tim seleksi akan menelusuri kemampuan ekonomi bakal caleg. Termasuk penilaian terhadap harta dan tabungan yang tersedia untuk memenuhi biaya operasional dan kampanye. "Minimal tabungan Rp 100 juta. Bacaleg juga harus menyatakan kesanggupan untuk berkontribusi dalam operasional dalam rangka pemenangan parpol," tegas Roni.
Sumber : Tribun Pekanbaru
