Ketua Kelompok Kerja Fraksi PKS di DPR, Aboebakar Alhabsy, mengapresiasi ketegasan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyikapi kemelut antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Dengan begitu, kasus Simulator SIM yang menyeret petinggi Polri bisa segera tuntas. "Saya rasa inilah sebenarnya yang ditunggu rakyat, kehadiran pemimpinnya saat mereka membutuhkan. Alhamdulillah Presiden telah berhasil menjembatani komunikasi antara KPK dan Polri, ini yang telah lama diharapkan publik," kata Aboebakar kepada Okezone, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/10/2012).
Kata dia, sikap Kapolri yang juga lapang dada tersebut juga harus diajungi jempol. "Kita juga perlu mengapresiasi sikap Kapolri yang legowo atas berbagai solusi yang dicapai. Ini menunjukkan sikap kenegarawanan beliau," kata dia. Disamping itu, Aboebakar juga sepakat dengan kritik SBY terhadap KPK karena terlalu mengedepankan publikasi dibandingkan bekerja dalam memberantas korupsi. "Saya rasa apa yang disampaikan presiden sudah tepat. Sebagai penegak hukum, komisioner KPK jangan terlalu mengedepankan publisitas media di tengah due process of law, itu dulu kan juga janji Abraham saat fit and proper test, semoga saja tak lupa," jelasnya.
Dia berharap pernyataan Abraham Samad yang menyatakan tidak lagi memerlukan KPK tidak terulang kembali sehingga tidak membuat disharmoni antar lembaga. "Apalagi mengumbar statemen tidak memerlukan political will dari DPR dan Presiden, nah sekarang ternyata akhirnya juga meminta presiden turun gunung. Janganlah itu sampai terluang lagi, itu bukan statemen seorang negarawan, karena berpotensi membuat disharmonisasi hubungan antar lembaga, sungguh itu tidak baik," kata dia. Oleh sebab itu, politikus asal Kalimantan ini berharap arahan SBY terhadap KPK dan Polri bisa segera terwujud dalam kerja nyata. Sehingga, berbagai kasus yang ditangani oleh KPK segera selesai. Apalagi, berbagai kasus mega korupsi masih mangkrak di KPK.
"Jadi tak sekedar sebagai angin segar saja. The show must go on, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus tetap jalan. Masih banyak pekerjaan rumah menunggu, kasus Hambalang, Wisma Atlet dan Century sudah menunggu, jangan membuang energi untuk perkara yang kurang urgent," ungkapnya.
Dia juga mengapresiasi sikap tegas presiden untuk menghentikan pembahasan RUU KPK. Dia berharap, Fraksi Partai Demokrat juga mengikuti instruksi SBY. "Saya kira ini adalah angin segar buat kita semua, karena di pemerintah beliau sebagai kepala pemerintahan, disisi lain sebagai ketua dewan pembina partai. Semoga saja fraksinya segera mengikuti instruksi tersebut," pungkasnya.
Sumber : news.okezone
